Banalitas Realisme Politik

Politik adalah seni segala kemungkinan. Itulah adagium yang sangat populer di Indonesia. Bahkan bukan sekadar menjadi adagium, ”seni segala kemungkinan” itu telah menjelma sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan. Bukti-bukti konkret dapat ditampilkan. Permusuhan secara mendadak bisa berubah menjadi perkawanan. Kompetisi politik justru dapat menghasilkan koalisi untuk merengkuh kekuasaan. Tiada sahabat dan seteru abadi dalam domain politik semacam ini.

Kaum elite politik yang pernah bertikai pada masa silam seakan-akan dengan cepat menemukan kesepakatan damai. Semua itu bukan menandakan bahwa politik negeri ini mudah memberikan pengampunan. Seluruh rangkaian
perjumpaan politik yang diberi tajuk ”penjajakan berkoalisi” itu tak lebih dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Suara rakyat dalam pemilu diposisikan sebagai bahan bakar untuk menjalankan tawar-menawar. Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, melainkan suara rakyat disulap sebagai karpet merah untuk melempangkan jalan menuju kekuasaan.

Elite dari partai politik yang bisa meraih suara lebih besar bagaikan memiliki daya magnetis. Di sini kutub-kutub politik diformulasikan dan akan dibubarkan sesuai dengan kebutuhan untuk berkuasa, sebagaimana yang telah diagendakan. Tidak ada lagi ideologi yang menjadi rujukan untuk menciptakan ikatan politik. Ideologi politik bisa dibikin sesaat dan diubah-ubah untuk memenuhi kepentingan hasrat. Ideologi sebagai gagasan ideal yang hendak diperjuangkan secara konsisten hanya bernasib layaknya pakaian yang bisa dipertukarkan sesuai dengan kebutuhan pentas kekuasaan.

Bujuk rayu kekuasaan
Mengapa para elite politik begitu mudah terkena bujuk rayu kekuasaan? Dan, setelah mereka mendapatkan kekuasaan politik itu, mengapa mereka begitu enggan melepaskannya? Jawaban menarik diberikan Vaclav Havel ketika menerima Sonning Prize pada 28 Mei 1991 untuk kontribusinya bagi peradaban Eropa. Havel, sang sastrawan yang pernah menjadi Presiden Cekoslowakia (periode 1989-1993) dan Presiden Republik Ceko (periode 1993-2003), menyatakan, ada tiga dorongan yang menjadikan seseorang berkeinginan kuat menggapai kekuasaan politik.
Pertama, gagasan-gagasan lebih baik untuk mengorganisasikan masyarakat. Nilai- nilai dan ideal-ideal politik itu diperjuangkan ke dalam kenyataan sosial. Kedua, motivasi peneguhan diri. Kekuasaan memberikan peluang besar untuk membentuk dunia sebagaimana yang telah digambarkan dalam diri seseorang. Ketiga, menggapai berbagai keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan politik. Pada alasan inilah akan terlihat betapa kejamnya bujuk rayu kekuasaan.

Dirumuskan dalam bahasa yang lebih transparan, dorongan pertama bernama ideologi, dorongan kedua berupa cita-cita,dan dorongan ketiga adalah oportunisme. Dalam perpolitikan kita, apa yang disebut sebagai ideologi telah sirna karena ideologi tidak lebih berkedudukan sebagai label dagangan politik belaka. Mewujudkan cita-cita merupakan dorongan yang paling sering didengungkan, setidaknya fenomena ini tampak dalam sekian slogan kampanye dan iklan-iklan politik.
Namun, bukankah jargon dan iklan sekadar perkakas muslihat untuk meraih simpati massa? Jadi, dorongan ketiga, yakni oportunisme, merupakan hal yang paling sering dilakukan elite politik kita yang dibungkus dalam ideologi dan cita-cita.

Pada situasi itulah menarik menyimak apa yang dikatakan Havel bahwa ketiga dorongan kuat tersebut berjalinan. Selalu ada ambiguitas yang terdapat dalam kekuasaan politik. Pada satu sisi, kekuasaan memberikan peluang untuk meneguhkan diri, menyajikan identitas yang tidak mungkin disangkal, dan meninggalkan jejak yang begitu kasatmata.
Namun, pada sisi lain, kekuasaan juga menciptakan kebohongan yang berbahaya, yakni seakan- akan menegaskan eksistensi dan identitas kita, padahal kenyataannya justru merampok kita.


Perampok kekuasaan
Ketika hasrat berkuasa merampok ideologi dan cita-cita politik, peluang yang selalu terbuka adalah sebentuk oportunisme politik yang mendorong elite politik bertingkah sebagai perampok kekuasaan. Sosok perampok kekuasaan selalu berhitung dengan realitas yang mengitarinya, bukan dengan memuliakan idealitas yang menjadi keyakinannya. Bukan gejala yang janggal jika realpolitik membinasakan idealpolitik. Sebab, realpolitik merupakan rujukan bagi politik atau diplomasi yang secara primer didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis ketimbang gagasan ideologis.
Realpolitik hanya berhitung pada kekuasaan yang ingin didapatkan sambil dengan aneka tipu daya mematikan idealitas,moralitas, dan prinsip-prinsip humanitas.

Realpolitik berkaitan erat dengan filsafat politik yang bernama realisme politik. Pada aliran filsafat politik ini, ungkap Alexander Moseley (2006), kekuasaan menjadi dan bahkan keharusan untuk dijadikan sebagai tujuan utama tindakan politik. Sadar atau tidak, filsafat realisme politik itu sangat kuat tertancap dalam diri kalangan elite politik negeri ini.
Memburu kekuasaan sesuai dengan kepentingan egoisme mereka telah demikian nyata terlihat, bahkan telah menjadi banalitas. Dan, setiap banalitas politik tidak hanya menyajikan kevulgaran tindakan meraih kekuasaan, tetapi juga kekasaran dalam mereduksi prinsip-prinsip etika politik.

Kekuasaan dan Kemunafikan

Dunia politik di Indonesia diwarnai kemunafikan. Para politisi mengumbar janji pada masa pemilu, guna mendapatkan suara dari rakyat. Namun setelah menduduki kursi kekuasaan, mereka lupa, dan menelantarkan rakyatnya. Tak hanya itu ketika menjabat, mereka melakukan korupsi atas uang rakyat, demi memperkaya diri mereka sendiri, atau menutup pengeluaran mereka, ketika pemilu. Seringkali uang hasil korupsi dibagi ke teman-teman dekat, bahkan ke institusi agama, untuk mencuci tangan. Jika sudah begitu mereka lalu mendapatkan dukungan moral dan politik dari teman-teman yang “kecipratan” uang, dan bahkan dukungan moral-religius dari institusi agama. Bukan rahasia lagi inilah pemandangan sehari-hari situasi politik di Indonesia. Kekuasaan diselubungi kemunafikan yang bermuara pada penghancuran kehidupan rakyat jelata.

Kaum Intelektual dan Kepemimpinan

Haruskah seorang pemimpin adalah seorang intelektual? Saya rasa tidak. Namun yang pasti walaupun seorang pemimpin bukanlah seorang intelektual murni, ia tetap harus memiliki kehidupan intelektual yang kaya. Artinya mereka harus mampu berpikir kritis, analitis, teknis, sekaligus reflektif, walaupun bukan seorang ilmuwan ataupun intelektual murni. Mereka harus cinta membaca, mendengar wacana ilmiah, dan berani mengajukan pendapat secara rasional dan seimbang di dalam menanggapi berbagai temuan ilmiah yang ada.

Sekarang ini banyak orang merasa tidak perlu berpikir teoritis. Bagi mereka teori dan praktek adalah dua hal yang berbeda. Yang penting adalah prakteknya bagaimana. Teori yang abstrak dan rumit tidak perlu untuk dipahami, karena hanya membuang waktu dan tenaga.

Namun bukankah masalah yang kita paham seringkali amat rumit, sehingga praktek yang tidak memperhatikan kerumitan tersebut justru akan memperparah masalah yang ada? Masalah yang sering kita alami dalam hidup sehari-hari tidak pernah terisolasi dari masalah-masalah lainnya yang lebih besar. Misalnya masalah kemalasan berpikir pekerja Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan sistem politik pemerintahan yang lebih besar. Di titik inilah kemampuan berpikir abstrak, teoritik, dan kompleks diperlukan.

Tanpa kemampuan berpikir abstrak, dan penguasaan teori-teori yang memadai, kita tidak akan dapat memahami akar dari masalah yang kita hadapi. Jika akar masalah tidak dipahami, maka tindakan yang kita lakukan (prakteknya) akan sia-sia, atau justru memperparah masalah. Saya tidak mau mengatakan, bahwa seorang pemimpin sekaligus adalah seorang ahli pendidikan, ekonomi, ataupun ahli politik. Namun seorang pemimpin harus mampu berdialog secara rasional dengan para ahli di bidang-bidang tersebut, supaya mampu memahami akar dari masalah yang ia hadapi, dan membuat keputusan yang tepat.

Dengan demikian kemampuan berkomunikasi dengan kaum intelektual adalah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam bahasa Gutting kaum intelektual adalah “konsumen yang cerdas dari pendapat-pendapat para ahli.” Mereka tidak asal terima pendapat para ahli, namun menelaahnya dulu secara kritis, dan disesuaikan dengan konteks masalah yang terjadi. Mereka tidak terpesona dengan gelar dan reputasi para ahli, namun sungguh bisa memahami pendapat mereka, serta menyesuaikannya dengan konteks masalah yang tengah dihadapi.

HIPERKONSUMERISME

"Apakah Anda bangga" bangsa ini menempati urutan atas pengguna jasa komunikasi maya? Sebagai pengguna Facebook terbesar kedua di dunia, terbesar ketiga untuk Twitter. Pengguna telepon seluler meningkat pesat dari tahun ke tahun. Lalu, sejumlah orang terinjak-injak ketika mengantre Blackberry yang dijual separuh harga di Pacific Place, Jakarta.

Saya sama sekali tidak bangga, bahkan prihatin. Kemajuan teknologi komunikasi telah sampai pada suatu "paradoks": dia memisahkan, bukan menghubungkan. Benar, dia menghubungkan seseorang dengan mereka yang jaraknya jauh dari lingkungan fisik-sosial. Hanya saja, sebaliknya pada saat bersamaan orang itu tercerabut dari ruang sosial di mana secara fisik kita semua hadir.

Bercampur dengan semangat hiperkonsumerisme, manusia-manusia yang telah kehilangan kesadaran atas ruang dan waktu (dalam bahasa lebih filosofis mikrokosmos-makrokosmos) mengalami apa yang diistilahkan Benjamin Barber sebagai civic schizophrenia alias "kegilaan warga".

Inikah yang dalam perbendaharaan lama disebut "zaman edan"? Pergeseran manusia dalam menghayati ruang dan waktu—yang secara eksistensial berarti bergesernya penghayatan atas makna hidup—terungkap dalam seluruh praktik kehidupan kita. Dari kehidupan pribadi sehari-hari di ruang privat sampai ke kehidupan sosial, termasuk di dalamnya dinamika politik.

Popularitas seorang pemimpin diukur lewat jajak pendapat menggunakan perangkat komunikasi masa kini yang disebut gadget. Di sana, politik menjadi bagian ”waktu luang” atau leisure dalam teori Thorstein Veblen atau free time dalam istilah Theodor Adorno.

"Politik waktu luang" adalah politik orang-orang iseng kelas menengah, kebanyakan waktu, kehilangan kontak dengan rakyat kecil yang banting tulang tak punya waktu luang. Realitas sosial tergantikan "realitas maya" dan terefleksikan dengan sempurna oleh televisi. Apa yang ada di televisi itulah realitas.

Kedermawanan presiden dan perhatiannya kepada rakyat kecil, misalnya, ditunjukkan lewat televisi dengan bagaimana ketika presiden mantu rakyat diperbolehkan ikut menikmati resepsi lewat layar lebar yang dipasang di lapangan. Perhatian presiden terhadap seni budaya ditunjukkan dengan presiden bergitar, menciptakan lagu.

Media massa kita, terutama media elektronik, menjadi penyokong utama dari apa yang kemudian diistilahkan para ahli sebagai "politik pencitraan". Mereka menciptakan "impresi instan", bukan pencatatan sistemis tentang kinerja.

Semua orang sadar betul mengenai hal itu sekarang. Maka, pidato di televisi, gaya rambut, model baju seragam, dan motif batik lebih penting daripada upaya sistemis menyelesaikan pekerjaan. Ini bukan hanya berlaku untuk kalangan politik. Pekerja perusahaan swasta juga dianggap sudah berprestasi jika bisa memberi impresi mengenai apa yang dikerjakan lewat presentasi dibantu program Power Point. Kinerja semu? Mungkin saja, soalnya ada buku yang topiknya lebih kurang: real CEO doesn’t use Power Point. Dia memilih memberi kacang ijo biar menu rakyat lebih bergizi.

Makna lebih jauh dari politik pencitraan adalah politik yang kehilangan kontak dengan realitas. Serupa dengan modus komunikasi zaman ini: orang terhubung dengan mereka yang jauh, tetapi terputus dengan ruang sosial secara fisik. Realitas fisik jadi kedodoran.

Untuk urusan pribadi, Anda silakan merefleksikan hubungan Anda sendiri dengan orang-orang terdekat. Menyebar wabah defisit atensi. Untuk lingkup sosial lebih luas, silakan lihat penelantaran kesejahteraan rakyat. Rakyat tambah miskin, murid-murid SD belajar di bangunan serupa kandang kambing, jembatan runtuh, dan seterusnya.

APA YANG NDA ABANGGAKAN?